Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Jakarta, RakyatNTT.ID – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga 31 Januari 2026 telah mencapai Rp227,4 triliun atau setara 5,9 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Angka ini menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan, akselerasi belanja negara di awal tahun ini dilakukan secara lebih agresif guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Belanja negara itu juga lebih kuat tumbuh dibandingkan tahun lalu. Tahun ini kita telah belanja sebesar Rp227 triliun dan itu 25,7 persen di atas tahun lalu,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/2/2026).
Dua Pilar Utama Belanja Negara
Realisasi belanja negara tersebut terdiri atas dua komponen utama, yakni Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp131,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp95,3 triliun.
Menurut Suahasil, lonjakan belanja ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan APBN sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini adalah percepatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat, terutama kementerian dan lembaga, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui APBN,” jelasnya.
Belanja K/L dan Non-K/L Meningkat Tajam
Secara rinci, belanja pemerintah pusat terbagi atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp55,8 triliun dan belanja Non-K/L sebesar Rp76,1 triliun.
Kenaikan tajam pada belanja K/L dipicu oleh peningkatan bantuan sosial (bansos) serta ekspansi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Realisasi bansos hingga Januari 2026 tercatat Rp9,5 triliun, melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan Januari 2025 yang hanya sebesar Rp4,1 triliun.
“Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga telah belanja Rp55,8 triliun. Jika dibandingkan Januari 2025, belanjanya baru Rp24,4 triliun, terutama pada belanja bansos. Tahun ini belanja bansos mencapai Rp9,5 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu sebesar Rp4,1 triliun,” terang Suahasil.
Program MBG Melejit, SPPG Tembus 23 Ribu Unit
Selain bansos, lonjakan belanja barang juga dipengaruhi oleh percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Transformasi program ini terlihat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika pada Januari 2025 hanya terdapat 246 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 549 ribu penerima manfaat, maka per Januari 2026 jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 23.000 unit SPPG yang melayani lebih dari 60 juta penerima.
Dari sisi anggaran, realisasi MBG melonjak drastis dari Rp45 miliar pada Januari 2025 menjadi Rp19,5 triliun pada Januari 2026.
“Januari 2025 realisasi MBG masih sekitar Rp45 miliar, sementara pada Januari 2026 realisasinya melonjak menjadi Rp19,5 triliun,” tegas Suahasil.
Dorong Multiplier Effect Ekonomi 2026
Pemerintah optimistis percepatan belanja negara sejak awal tahun akan menciptakan dampak pengganda (multiplier effect) yang kuat terhadap perekonomian nasional.
Akselerasi belanja, terutama pada sektor sosial dan pemenuhan gizi, diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026.
Dengan realisasi yang sudah mencapai Rp227,4 triliun di bulan pertama, APBN 2026 diproyeksikan menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. (*/rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
