Menteri KLHK: Tambang Nikel di Pulau Kecil Raja Ampat Langgar UU

“Izin tambangnya duluan keluar tahun 1998. Sementara UU yang melarang baru terbit di 2014. Jadi ada konflik yuridis di sini,” terang Hanif.

Baca Juga:20 Kampus Terbaik di NTT Versi Webometrics Juli 2026, Undana Peringkat Pertama

3. Raja Ampat: Surga Keanekaragaman Hayati

Raja Ampat bukan wilayah biasa. Menurut Hanif, lebih dari 75% spesies karang dunia ditemukan di kawasan ini. Tak hanya itu, 97% wilayah Raja Ampat merupakan kawasan hutan lindung yang menjadi benteng ekosistem laut global.

“Negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kekayaan hayati ini demi generasi mendatang,” tambahnya.

Saat ini, pemerintah tengah mendiskusikan langkah hukum dan teknis selanjutnya terhadap tambang nikel yang beroperasi di wilayah tersebut.

Baca Juga:Enam Hari di Tengah Dampak Gempa, Tim Medis Undana Layani 552 Warga di Nagekeo

Fakta Hukum Tambang Nikel PT Gag Nikel

Tambang nikel tersebut dioperasikan oleh PT Gag Nikel, anak usaha dari PT Antam (Persero) Tbk. Perusahaan ini memegang Kontrak Karya Generasi VII Nomor B35/Pres/I/1998 yang disahkan pada 19 Januari 1998, dengan izin langsung dari Presiden kala itu. (*/rnc)