Langkah nyata lainnya adalah diterbitkannya Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, yang memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif.

Baca Juga:Sason Helan-Ambros Pan Tercatat di AHU Kemenkum, Legalitas Welem Geri Cs Justru Dipertanyakan

“Kami siap menerima masukan dan melengkapi dokumen secara akuntabel dan transparan,” tegas Serena.

Capaian Positif Kota Kupang

Asisten Deputi Kemen PPPA, Drs. Fatahillah, menekankan bahwa verifikasi ini adalah bagian dari proses evaluasi sistemik untuk menjamin pemenuhan empat hak dasar anak: hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi.

Iklan

“KLA bukan sekadar label, melainkan sistem pembangunan,” ujarnya.

doa bersama GMIT
Baca Juga:GMIT Gelar ‘Doa Bersama bagi Flores’, Solidaritas Tak Berhenti pada Doa dan Persembahan

Ia juga mencatat belum ada kota di Indonesia yang mencapai predikat Utama KLA, namun menilai Kupang berada di jalur yang benar.

Sementara itu, Ruth D. Laiskodat menyampaikan bahwa hasil evaluasi administrasi menempatkan Kota Kupang di posisi tertinggi di antara kabupaten/kota di NTT, dengan skor: Evaluasi mandiri: 769 dan Verifikasi administrasi: 756.

“Ini hasil kerja kolektif semua pihak. Kami optimis Kupang siap menjadi kota benar-benar layak anak,” kata Ruth.

RAD NTT
Baca Juga:Ada Rp207 Miliar Dana Aksi Iklim Masuk NTT, Pemda Didorong Lebih Agresif Mengaksesnya

Proses Verifikasi Hybrid

Verifikasi dilakukan melalui tiga ruang Zoom terpisah, mencakup diskusi bersama Gugus Tugas KLA dan Forum Anak Kota Kupang serta lakukan monitoring virtual ke lokasi ramah anak (sekolah, puskesmas, rumah ibadah, dan Puspaga).