Ia menjelaskan bahwa sejumlah guru honorer yang sebelumnya mengajar di wilayah Alor Timur dipindahkan atau ditempatkan di wilayah lain setelah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kondisi tersebut berdampak pada ketersediaan guru di sejumlah sekolah, termasuk sekolah yang dipimpinnya.

Zet berharap pemerintah dapat mengatur distribusi tenaga pendidik secara lebih proporsional agar kebutuhan guru terpenuhi dan proses pembelajaran anak-anak di wilayah perbatasan tetap berjalan optimal.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo menyatakan komitmennya untuk menata penempatan dan distribusi tenaga pendidik sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyampaikan bahwa penanganan infrastruktur jalan akan diakomodasi dalam anggaran tahun 2027, dengan pelaksanaan pekerjaan direncanakan mulai pada tahun tersebut.

Imigrasi Siapkan Layanan Jemput Bola untuk Warga Alor Timur

Selain persoalan infrastruktur dan kebutuhan dasar, pelayanan keimigrasian menjadi salah satu isu penting dalam dialog masyarakat di Maritaing.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Saroha Manullang, mengatakan kehadiran layanan keimigrasian di Alor merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste.