Namun, David memberikan catatan kritis mengenai arah pembangunan Indonesia, khususnya hubungan antara kebijakan negara kesejahteraan atau welfare state dengan praktik desentralisasi pemerintahan.

Menurutnya, pemerintah menjalankan berbagai program berskala besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan jaminan sosial, tetapi pada saat yang sama masih terdapat persoalan mengenai distribusi kewenangan dan kendali fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia juga mengingatkan risiko penerapan demokrasi pasar bebas tanpa mempertimbangkan akar budaya, kondisi ekonomi lokal, dan karakter masyarakat Indonesia.

“Filsafat politik itu subjek yang sulit, namun buku ini menarik karena menyediakan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai politik yang dipertaruhkan. Jika kita berpolitik dengan demokrasi pasar tetapi masih mengandalkan perut, ini sangat berbahaya. Kita juga perlu belajar dari tradisi Timur yang membangun sistem berbasis kultur dan meritokrasi. Pasar politik kita saat ini belum berhasil menempatkan rakyat sebagai pusat,” tegas David.

Catatan tersebut menekankan bahwa demokrasi perlu dinilai bukan hanya berdasarkan prosedur politik, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menjamin kesejahteraan dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama kebijakan publik.

Rudi Rohi: Konflik Merupakan Bagian dari Demokrasi

Akademisi politik Undana, Dr. Rudi Rohi, M.Si., membahas struktur argumentasi buku tersebut yang menelusuri perkembangan pemikiran politik dari Thomas Hobbes hingga Karl Marx.