Persoalan tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan bersama TNI, Polri, Kementerian HAM dan Kementerian Dalam Negeri agar penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh.

Baca Juga:Data Lengkap Target Pendapatan dan Belanja 22 Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2026

Wagub NTT Bawa Aspirasi Keluarga ke Pemerintah Pusat

Audiensi dengan Kementerian PAN-RB menjadi bagian dari upaya Pemprov NTT memastikan persoalan yang dihadapi ASN dan masyarakat asal NTT di Papua mendapat perhatian pemerintah pusat.

Iklan

Johni menegaskan bahwa warga NTT yang bertugas di Papua tetap menjadi bagian dari perhatian dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Baca Juga:Dorong Ekonomi Daerah, Pemkab Nagekeo Kejar Anggaran Pusat

Karena itu, ketika muncul persoalan yang menyangkut keselamatan mereka, Pemprov NTT berkewajiban menyuarakan aspirasi tersebut melalui jalur pemerintahan yang tersedia.

Selain membahas keselamatan dan mutasi ASN, pertemuan tersebut juga membahas penataan kelembagaan daerah serta kebutuhan formasi jabatan fungsional dokter jenjang Ahli Utama pada RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang dan RSJ Naimata Kupang.

Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Nanik Murwati, Deputi SDM Aparatur Aba Subagja, serta Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Abdul Hakim.

Baca Juga:Ketua STKIP Muhammadiyah Alor Imbau Pemuda Tak Terprovokasi Hoaks Usai Insiden Tawuran

Sementara Wagub NTT didampingi Sekretaris BKD Provinsi NTT Dra. Threse Ndolu Eoh, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta, Florida Taty Setyawati. (rnc)