Hari Keadilan Ekologis 2026, WALHI NTT Serukan Pembangunan Tak Korbankan Ruang Hidup Rakyat

Persoalan juga muncul ketika tanah masyarakat adat dan masyarakat lokal masuk dalam wilayah proyek tanpa proses konsultasi dan persetujuan yang bermakna.

Baca Juga:Kota Kupang Raih Dua Penghargaan Nasional, Dapat Insentif Rp1 Miliar dan 250 Unit BSPS

Bagi WALHI NTT dan jejaring, kondisi tersebut tidak semata-mata merupakan konflik lahan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat, demokrasi, partisipasi, penguasaan ruang dan keberlanjutan kehidupan.

Karena itu, pembangunan dinilai tidak cukup diukur dari besarnya investasi, panjang jalan yang dibangun, kapasitas listrik yang dihasilkan atau luas kawasan produksi yang dibuka.

“Ukuran pembangunan harus dilihat dari apakah masyarakat menjadi lebih aman, lingkungan tetap hidup, hak-hak masyarakat terlindungi, dan generasi mendatang masih memiliki ruang hidup yang layak.”

Baca Juga:Puluhan Pengurus DPC HKTI se-NTT Dilantik, Organisasi Petani Diperkuat hingga Daerah

Transisi Energi Diminta Tidak Ciptakan Konflik Baru

WALHI NTT dan jejaring juga menyoroti agenda transisi energi dan dekarbonisasi.

Mereka berpandangan bahwa transisi energi tidak cukup hanya mengganti sumber energi, tetapi harus disertai perubahan tata kelola agar lebih demokratis, berkeadilan, rendah emisi dan tidak menciptakan konflik baru.

Pengembangan energi terbarukan, menurut mereka, harus tetap memperhatikan perlindungan masyarakat, ekosistem, wilayah adat, sumber air, lahan pertanian, pesisir dan kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Baca Juga:Fernando Soares Pimpin HKTI NTT, Persoalan Pupuk Jadi Salah Satu Prioritas