GKSR selanjutnya berencana menyampaikan naskah usulan revisi UU Pemilu kepada DPR dan pemerintah sebagai bahan dalam pembahasan perubahan regulasi kepemiluan.

apresiasi pemda
Baca Juga:Kota Kupang Raih Dua Penghargaan Nasional, Dapat Insentif Rp1 Miliar dan 250 Unit BSPS

Perdebatan mengenai parliamentary threshold pada akhirnya akan berkaitan dengan bagaimana pembentuk undang-undang menyeimbangkan sejumlah kepentingan, termasuk representasi suara pemilih, proporsionalitas hasil pemilu, sistem kepartaian, serta efektivitas kelembagaan DPR. (*/rnc)