15.916 Badan Publik di NTT Perlu Dikawal, KI Ajak Pers Edukasi Masyarakat Soal Keterbukaan Informasi

Selain itu, terdapat sekitar 3.442 desa/kelurahan, BUMDes, hingga Koperasi Merah Putih yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran publik.

Baca Juga:Bank Jatim Donasi Rp250 Juta untuk Pegawai Bank NTT Terdampak Gempa Flores

Menurutnya, seluruh penggunaan anggaran tersebut perlu mendapat pengawasan masyarakat.

“Pertanyaannya, siapa yang harus kawal agar jangan ada korupsi? Masyarakat wajib kawal, dengan menggunakan hak mereka untuk mendapatkan informasi itu,” tegasnya.

Namun, persoalannya adalah belum banyak masyarakat yang mengetahui hak tersebut. Karena itu, menurut Germanus, media massa memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik.

Baca Juga:BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi 4 Meter, Perairan NTT Masuk Daftar Waspada

Pers Diharapkan Jadi Garda Terdepan Keterbukaan Informasi

Ketua KI NTT Germanus Atawuwur menegaskan bahwa jurnalis bukan hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka.

KI NTT berharap penguatan mengenai UU Keterbukaan Informasi Publik dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui pemberitaan yang dihasilkan media.

Baca Juga:Bank NTT Butuh Banyak Wadah Sosialisasi KUR, Kristo Loko: Parpol Pun Bisa!

Salah satu indikator keberhasilan yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan haknya, termasuk dalam mengajukan permohonan informasi maupun sengketa informasi publik.