15.916 Badan Publik di NTT Perlu Dikawal, KI Ajak Pers Edukasi Masyarakat Soal Keterbukaan Informasi

Pengetahuan Masyarakat tentang Hak Informasi Masih Minim

Baca Juga:Bank Jatim Donasi Rp250 Juta untuk Pegawai Bank NTT Terdampak Gempa Flores

Ketua KI NTT Germanus Atawuwur mengakui bahwa masih banyak masyarakat NTT yang belum mengetahui bahwa hak memperoleh informasi publik merupakan hak yang melekat pada diri mereka. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan KI NTT menggelar kegiatan bersama insan pers. Sebab pers merupakan salah satu pilar demokrasi atau yang lazim disebut sebagai pilar keempat demokrasi (the fourth estate).

Sementara itu, salah satu ciri utama demokrasi adalah keterbukaan. Pada titik inilah, kata dia, terdapat kesamaan misi antara Komisi Informasi dan media massa.

“Media massa yang adalah pilar demokrasi yang bercirikan keterbukaan itu bertemu dengan Komisi Informasi yang konsen terhadap Keterbukaan Informasi Publik,” kata mantan Ketua Bawaslu Kota Kupang itu.

Baca Juga:BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi 4 Meter, Perairan NTT Masuk Daftar Waspada

Ia menyebut KI NTT dan media massa memiliki misi yang sama, yakni mensosialisasikan, mengedukasi, serta mengadvokasi masyarakat agar mampu menggunakan haknya untuk memperoleh informasi publik.

Ribuan Badan Publik Perlu Dikawal

Ketua KI NTT Germanus Atawuwur juga menyoroti besarnya jumlah penduduk dan badan publik yang ada di NTT.

Baca Juga:Bank NTT Butuh Banyak Wadah Sosialisasi KUR, Kristo Loko: Parpol Pun Bisa!

Ia menyebut berdasarkan data statistik terdapat sekitar 5.751.491 jiwa penduduk NTT. Sementara berdasarkan perhitungannya, terdapat sekitar 15.916 badan publik yang tersebar mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat provinsi.