Penobatan Jokowi sebagai Sesepuh Raja Timur Dikritik, Akademisi NTT: Adat Jangan Dijadikan Alat Politik

Karena itu, ia menilai pemberian gelar Raja Timur kepada Jokowi tidak memiliki relevansi dalam konteks ketatanegaraan maupun sistem adat yang berlaku saat ini.

Baca Juga:350 Rekomendasi BBM Nelayan Rote Ndao Disorot, Bupati Didesak Evaluasi Tata Kelola

“Saya kira tidak relevan memberikan gelar sebagai Raja Timur kepada Pak Jokowi. Bahkan jika Pak Jokowi bersikap bijaksana, seharusnya beliau menolak penghormatan seperti itu. Tidak ada kaitan antara pemberian gelar tersebut dengan kepentingan politik yang akan datang,” tegasnya.

Minta Marwah Lembaga Adat Dijaga

Yonatan juga mengingatkan agar lembaga adat tidak dijadikan instrumen untuk memperoleh legitimasi politik.

Ia berpesan kepada Ketua DPW PSI NTT beserta jajaran partai agar menjaga marwah lembaga adat dalam setiap aktivitas politik.

Baca Juga:Jokowi Temui Warga Korban Gempa di Palue, Tinjau Rumah yang Hancur dan Pengungsian

“Jangan hanya karena kepentingan politik elektoral, kemudian kita membajak struktur, sistem, dan kewibawaan masyarakat adat yang memiliki nilai sangat luhur dan dihormati oleh masyarakat Timor,” ujarnya.

Selain itu, ia mempertanyakan legitimasi proses pemberian gelar tersebut apabila belum melalui mekanisme musyawarah adat sebagaimana tradisi kerajaan di Timor.

Menurut Yonatan, setiap keputusan penting dalam struktur kerajaan adat selalu ditempuh melalui musyawarah bersama para tetua adat, sehingga mekanisme tersebut menjadi syarat penting dalam menjaga legitimasi sebuah keputusan adat.

Baca Juga:Undana Dipercaya LPDP Gelar Program Beasiswa 3+1+1, Mahasiswa Bisa Tempuh S1–S2 dalam Lima Tahun