“Yang pertama perlu dijelaskan, apakah yang dimaksud sesepuh Raja Timor. Apa yang melatarbelakangi pemberian gelar itu? Apakah karena legitimasi atas kepemimpinan beliau selama menjadi presiden dan pembangunan berbagai fasilitas fisik di Timor seperti bendungan dan lainnya? Itu perlu dijelaskan kepada publik,” ujar Bruno.

bupati sabu
Baca Juga:Bupati Krisman Perjuangkan KIP Kuliah dan Prodi Agribisnis, Perkuat Akses Pendidikan Tinggi di Sabu Raijua

Bruno menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpolitik. Namun, menurutnya, penggunaan momentum adat demi kepentingan politik pribadi maupun kelompok merupakan tindakan yang tidak etis.

“Siapa saja berhak berpolitik. Tetapi jika Pak Jokowi menggunakan momen ini untuk kepentingan diri, kelompok, dan sejenisnya, maka ini tidak etis secara politik. Tidak perlu memanfaatkan adat hanya demi kepentingan politik. Itu tidak baik. Adat Timor itu berurusan dengan nilai, jangan direndahkan hanya menjadi alat kepentingan politik. Di sana ada ritual, ada nilai yang harus dihormati,” tegasnya.

Iklan

Ia juga mengimbau Ketua DPW PSI NTT, Christian Widodo, untuk menghormati masyarakat adat yang selama ini menjaga nilai-nilai budaya Timor.

apresiasi pemda
Baca Juga:Kota Kupang Raih Dua Penghargaan Nasional, Dapat Insentif Rp1 Miliar dan 250 Unit BSPS

Pengamat UMK: Adat dan Politik Memiliki Legitimasi Berbeda

Pandangan senada disampaikan Akademisi dan Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Amir S. Kiwang.