Atambua, RakyatNTT.ID – Pemerintah Kabupaten Belu memperkuat koordinasi lintas negara dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS di Wilayah Perbatasan Kabupaten Belu dengan Timor Leste yang berlangsung di Aula Hotel Nusantara 1, Kamis (28/8/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya dan melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Belu, CD Bethesda Yakkum, serta Instituto Nacional de Combate ao SIDA (INCIDA) Timor Leste.

Iklan

Forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk menyusun strategi bersama menghadapi tantangan penanganan HIV/AIDS di kawasan perbatasan yang memiliki mobilitas penduduk cukup tinggi.

Kasus HIV/AIDS di Belu Diibaratkan Fenomena Gunung Es

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Belu, Drs. Nikolaus Umbu K. Birri, M.Si., mengatakan penanganan HIV/AIDS di wilayah perbatasan menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya.

Ia mengibaratkan kasus yang terdeteksi sebagai fenomena gunung es. Angka yang terlihat di permukaan diyakini belum menggambarkan keseluruhan kondisi yang terjadi di masyarakat.

“Angka kasus yang terdeteksi hanyalah ujung dari gunung es, sementara penyebaran di bawahnya seperti jaring laba-laba yang sulit dideteksi,” ujar Nikolaus.

Berdasarkan data hingga Juni 2026, jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kabupaten Belu tercatat 450 orang. Pada 2026 juga terdapat tren peningkatan deteksi kasus baru.

Menurut Nikolaus, kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat di kedua sisi perbatasan.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat di kedua sisi perbatasan,” tegasnya.

Mobilitas Warga jadi Tantangan Pencegahan

Nikolaus menjelaskan mobilitas masyarakat antara Indonesia dan Timor Leste menjadi salah satu tantangan dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS.

Pergerakan warga lintas batas dapat meningkat pada momentum tertentu, seperti kegiatan adat maupun pesta. Kondisi tersebut membuat pemantauan penularan menjadi lebih kompleks, terlebih pelayanan kesehatan tetap harus memperhatikan aspek hak asasi manusia.

Ia menegaskan target nasional eliminasi HIV/AIDS pada 2030 membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.

Target tersebut mencakup Zero New Infection, Zero Discrimination, dan Zero AIDS-related Death.

Karena itu, upaya pencegahan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga edukasi, deteksi dini, akses layanan kesehatan, serta penghapusan stigma dan diskriminasi.

Timor Leste Dorong Kesepakatan Bersama

Presiden INCIDA Timor Leste, Daniel Marcal, menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Belu dalam memperkuat koordinasi penanganan HIV/AIDS di kawasan perbatasan.

Menurutnya, persoalan HIV/AIDS di wilayah perbatasan merupakan tanggung jawab bersama karena masyarakat di kawasan tersebut memiliki mobilitas yang tinggi.

“Masyarakat di garis perbatasan hidup dalam dinamika yang cair. Mereka berpindah dari Indonesia ke Timor Leste dan sebaliknya tanpa hambatan signifikan,” ujar Daniel.

Ia mengapresiasi keterbukaan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dalam membangun koordinasi dengan pihak Timor Leste.

Daniel juga menyoroti kerja sama pelayanan kesehatan bagi masyarakat kedua negara. Salah satunya terkait akses obat antiretroviral (ARV) bagi warga Timor Leste yang mengambil obat di Puskesmas Motaain, Belu, maupun sebaliknya.

Ia mendorong agar kerja sama tersebut diperkuat melalui penyusunan dokumen Joint Agreement sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan HIV/AIDS secara lebih terstruktur.

Empat Strategi Jadi Bahasan Utama

Dalam rapat koordinasi tersebut, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, perwakilan CD Bethesda Yakkum, serta tim teknis INCIDA Timor Leste membahas sejumlah strategi penanganan HIV/AIDS di kawasan perbatasan.

Beberapa agenda yang dibahas meliputi:

  • Penguatan sistem rujukan dan akses obat ARV lintas batas.
  • Edukasi masyarakat secara masif melalui program “Pojok Baca” dan kampanye bulanan di kawasan perbatasan.
  • Layanan Mobile VCT (Voluntary Counseling and Testing) bagi kelompok yang memiliki risiko tinggi.
  • Penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS.

Strategi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan kesehatan sekaligus mendorong deteksi dini.

Hari AIDS Sedunia akan Digelar Bersama

Selain membahas strategi penanganan HIV/AIDS, kedua pihak juga menyambut rencana kegiatan bersama dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia pada 1 Desember 2026.

Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung secara serentak di sejumlah titik perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai HIV/AIDS sekaligus memperkuat pesan tentang pentingnya pencegahan, pemeriksaan, pengobatan, dan penghapusan stigma.

Melalui forum koordinasi tersebut, Pemkab Belu berharap lahir strategi penanganan HIV/AIDS yang efektif, humanis, dan berkelanjutan.

Kolaborasi lintas negara ini diharapkan sekaligus dapat mendorong Kabupaten Belu menjadi salah satu model kawasan perbatasan yang sehat, aman, serta bebas dari stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.

Upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, mandiri, harmonis, demokratis, dan berbudaya. (*/rnc)