Keterbatasan anggaran daerah membuat seluruh kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi secara bersamaan. Karena itu, pemerintah daerah menilai kolaborasi dengan pemerintah pusat, TNI AD, perguruan tinggi dan berbagai pihak menjadi penting untuk mempercepat pembangunan.

Baca Juga:Gubernur Melki Serahkan Bantuan di Pesantren Walisanga dan Paroki Mautapaga Ende

Pemkab Alor Dorong Pembangunan Infrastruktur Perbatasan

Selain membahas kebutuhan infrastruktur dasar, Pemkab Alor juga menyoroti posisi strategis daerah sebagai wilayah perbatasan negara.

Kabupaten Alor memiliki wilayah laut yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Kondisi ini membuat pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan masyarakat, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi negara.

Iklan

Salah satu kebutuhan yang terus didorong pemerintah daerah adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

TBM Undana
Baca Juga:TBM Undana Sisir Wilayah Terisolasi, Ratusan Warga Korban Gempa Dapat Pelayanan Medis

Pemkab Alor bersama masyarakat bahkan telah menyediakan sekitar 10 hektare lahan untuk mendukung rencana pembangunan tersebut.

“Kami sudah cukup lama bergumul untuk pembangunan PLBN. Pemerintah daerah dan masyarakat telah menyediakan sekitar 10 hektare lahan. Ini tetap menjadi perhatian dan harapan kami,” ungkap Melkisedek.

Menurutnya, masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan juga membutuhkan akses pelayanan publik dan fasilitas dasar yang memadai.

erupsi lewotobi
Baca Juga:Gunung Lewotobi di Flotim Kembali Erupsi, Kolom Abu Capai 1 Kilometer

Seskoad Teliti Dampak Program Bakti TNI

Kolonel Inf. I Made Suharsana, Dosen sekaligus Koordinator Lapangan Tim Seskoad, mengatakan kedatangan tim ke Alor merupakan bagian dari penelitian terhadap program-program Bakti TNI AD yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia.