Ia mengatakan kebijakan tersebut bertujuan menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi kawasan perbatasan, seperti rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, keterbatasan infrastruktur, minimnya lapangan pekerjaan, hingga maraknya perdagangan orang dan penyelundupan.

gempa kupang
Baca Juga:Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Kota dan Kabupaten Kupang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Dalam konsep FTZ, pemerintah menawarkan sejumlah insentif yang diharapkan mampu menarik investor, di antaranya:

  • Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
  • Kemudahan impor mesin produksi dan bahan baku industri melalui pelonggaran bea masuk.
  • Dukungan regulasi yang menciptakan iklim investasi lebih kompetitif.

Menurut Prof. Fredrik, berbagai insentif tersebut akan menekan biaya produksi, meningkatkan daya saing industri, membuka lapangan kerja baru, sekaligus mengurangi angka migrasi ilegal dari wilayah perbatasan.

Iklan

“Wilayah perbatasan selama ini telah menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan negara. Sudah saatnya kawasan ini juga memperoleh manfaat ekonomi yang nyata melalui kebijakan yang mampu mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat,” tegas Prof. Fredrik Benu.

garam sabu
Baca Juga:Bappenas Tinjau Sentra Garam dan Rumput Laut Sabu Raijua, Perkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan

Pemprov NTT Siapkan Dokumen dan Koordinasi Lintas Kementerian

Sebagai bagian dari persiapan pembentukan FTZ, Pemerintah Provinsi NTT telah membentuk tim ahli lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).