“Kami kewalahan menangani pengunggahan bukti untuk ratusan pertanyaan dari seluruh kabupaten/kota. Karena itu kami membutuhkan lebih banyak tenaga agar pendampingan menjadi lebih efektif,” katanya.

yulianto-WALHI
Baca Juga:WALHI NTT Kritik Roadmap Net Zero Emission 2050, Transisi Energi Harus Berkeadilan dan Lindungi Masyarakat Adat

Sebelas Daerah Masih Berstatus Ketahanan Rendah

Data Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025 menunjukkan bahwa 11 kabupaten/kota di NTT masih berada pada kategori rendah, sementara 11 daerah lainnya berada pada kategori sedang. Hingga kini belum ada satu pun kabupaten/kota di NTT yang berhasil mencapai kategori tinggi.

Melalui pola pendampingan baru, BPBD Provinsi NTT berharap kualitas pengisian IKD meningkat sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

Iklan

Selain itu, BPBD Provinsi NTT juga telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk mengawal seluruh proses pengisian IKD sekaligus memastikan hasilnya dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif.

legislator-perindo-kupang
Baca Juga:Legislator Perindo Bagikan 800 Buku dan Alat Tulis untuk Siswa di Kabupaten Kupang, Ringankan Beban Orang Tua

“IKD adalah alat ukur untuk melihat kinerja pemerintah dalam penanggulangan bencana. Jika nilai IKD meningkat, berarti kapasitas pemerintah juga meningkat sehingga risiko bencana dapat ditekan,” tutup Yusta. (rnc)