Karena itu, pendekatan pendampingan diubah dengan menugaskan satu fasilitator untuk mendampingi satu kabupaten/kota.

yulianto-WALHI
Baca Juga:WALHI NTT Kritik Roadmap Net Zero Emission 2050, Transisi Energi Harus Berkeadilan dan Lindungi Masyarakat Adat

“Sebanyak 22 fasilitator dari provinsi akan mendampingi masing-masing satu kabupaten/kota agar mampu memahami 284 pertanyaan yang mewakili 71 indikator IKD, sehingga proses pengisian dapat dilakukan secara benar dan berkualitas,” ujarnya.

Ia menambahkan, IKD telah menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang tercantum dalam RPJMN dan RPJMD. Dengan demikian, peningkatan kualitas pengisian IKD diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan sekaligus memperkuat pengurangan risiko bencana.

Iklan

NTT Masih Rentan terhadap Berbagai Bencana

Sekretaris BPBD Provinsi NTT, Yohanis Taka Dosi, mengatakan penguatan kapasitas fasilitator menjadi prioritas karena NTT merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana.

legislator-perindo-kupang
Baca Juga:Legislator Perindo Bagikan 800 Buku dan Alat Tulis untuk Siswa di Kabupaten Kupang, Ringankan Beban Orang Tua

Menurutnya, peningkatan jumlah fasilitator akan membuat proses pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota menjadi lebih efektif dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun ini jumlah pendamping jauh lebih banyak dibanding sebelumnya sehingga kami berharap proses pendampingan menjadi lebih efektif,” katanya.

Tiga Kendala Utama Pengisian IKD

Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Provinsi NTT, Yusta Roli Ramat, mengungkapkan bahwa selama empat tahun terakhir peningkatan nilai IKD di NTT belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Penemuan-bayi
Baca Juga:Petani Penyelamat Bayi dalam Kardus di Amarasi Dapat Apresiasi Pemprov NTT, Ingin Adopsi Sang Bayi