Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Kupang, RakyatNTT.ID – Upaya membangun daerah yang tangguh terhadap bencana tidak hanya dilakukan saat bencana terjadi, tetapi dimulai dari kemampuan pemerintah daerah mengukur sekaligus meningkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana. Salah satu instrumen yang digunakan secara nasional adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
Untuk memperkuat implementasi IKD di Nusa Tenggara Timur, Program SIAP SIAGA bekerja sama dengan BPBD Provinsi NTT menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Fasilitator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Kupang.
Sebanyak 22 staf BPBD Provinsi NTT dipersiapkan menjadi fasilitator yang akan mendampingi masing-masing satu kabupaten/kota dalam proses pengisian IKD Tahun 2026. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendampingan sekaligus menghasilkan data yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan penanggulangan bencana.
Fokus pada Kualitas Pendampingan IKD
Area Manager Program SIAP SIAGA NTT, Silvia Fanggidae, menjelaskan bahwa pengisian IKD sejatinya telah rutin dilakukan setiap tahun oleh BPBD. Dukungan Program SIAP SIAGA bukan untuk mengambil alih proses tersebut, melainkan meningkatkan kualitas pendampingan kepada pemerintah daerah.
Menurut Silvia, evaluasi bersama BPBD Provinsi menunjukkan bahwa tantangan utama bukan sekadar memastikan seluruh daerah mengisi IKD, tetapi memastikan setiap indikator dipahami dengan benar.
Karena itu, pendekatan pendampingan diubah dengan menugaskan satu fasilitator untuk mendampingi satu kabupaten/kota.
“Sebanyak 22 fasilitator dari provinsi akan mendampingi masing-masing satu kabupaten/kota agar mampu memahami 284 pertanyaan yang mewakili 71 indikator IKD, sehingga proses pengisian dapat dilakukan secara benar dan berkualitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, IKD telah menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang tercantum dalam RPJMN dan RPJMD. Dengan demikian, peningkatan kualitas pengisian IKD diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan sekaligus memperkuat pengurangan risiko bencana.
NTT Masih Rentan terhadap Berbagai Bencana
Sekretaris BPBD Provinsi NTT, Yohanis Taka Dosi, mengatakan penguatan kapasitas fasilitator menjadi prioritas karena NTT merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana.
Menurutnya, peningkatan jumlah fasilitator akan membuat proses pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota menjadi lebih efektif dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Tahun ini jumlah pendamping jauh lebih banyak dibanding sebelumnya sehingga kami berharap proses pendampingan menjadi lebih efektif,” katanya.
Tiga Kendala Utama Pengisian IKD
Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Provinsi NTT, Yusta Roli Ramat, mengungkapkan bahwa selama empat tahun terakhir peningkatan nilai IKD di NTT belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Selama ini, fasilitator provinsi belum pernah memperoleh pelatihan khusus sehingga proses pendampingan dilakukan berdasarkan pengalaman lapangan.
“Kami belajar secara otodidak. Selama empat tahun kami melatih operator kabupaten/kota berdasarkan pengalaman sendiri, sementara pendampingan sebagian besar dilakukan secara daring karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Yusta menyebut sedikitnya terdapat tiga persoalan utama yang memengaruhi rendahnya capaian IKD di NTT.
Pertama, kapasitas operator di kabupaten/kota masih belum merata. Selain pelatihan daring yang dinilai kurang optimal, pergantian personel akibat mutasi menyebabkan banyak operator baru harus kembali mempelajari seluruh proses dari awal.
Kedua, dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk memenuhi 71 indikator IKD tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), bukan hanya berada di BPBD.
Akibatnya, meski program telah dilaksanakan, bukti administrasi sering tidak berhasil dihimpun dan diunggah ke dalam sistem penilaian.
“Kadang buktinya sebenarnya ada, tetapi tidak terkumpul sehingga tidak bisa diunggah. Ada juga daerah yang memang belum memiliki dokumen kebencanaan sehingga tidak memperoleh nilai,” jelasnya.
Ketiga, keterbatasan jumlah fasilitator selama ini menjadi hambatan serius. Hanya tujuh orang di BPBD Provinsi yang harus mendampingi seluruh 22 kabupaten/kota, sekaligus memeriksa ratusan indikator dan dokumen pendukung.
“Kami kewalahan menangani pengunggahan bukti untuk ratusan pertanyaan dari seluruh kabupaten/kota. Karena itu kami membutuhkan lebih banyak tenaga agar pendampingan menjadi lebih efektif,” katanya.
Sebelas Daerah Masih Berstatus Ketahanan Rendah
Data Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025 menunjukkan bahwa 11 kabupaten/kota di NTT masih berada pada kategori rendah, sementara 11 daerah lainnya berada pada kategori sedang. Hingga kini belum ada satu pun kabupaten/kota di NTT yang berhasil mencapai kategori tinggi.
Melalui pola pendampingan baru, BPBD Provinsi NTT berharap kualitas pengisian IKD meningkat sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
Selain itu, BPBD Provinsi NTT juga telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk mengawal seluruh proses pengisian IKD sekaligus memastikan hasilnya dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif.
“IKD adalah alat ukur untuk melihat kinerja pemerintah dalam penanggulangan bencana. Jika nilai IKD meningkat, berarti kapasitas pemerintah juga meningkat sehingga risiko bencana dapat ditekan,” tutup Yusta. (rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
Tinggalkan Balasan