“DPRD merupakan lembaga yang dibangun atas dasar kepercayaan publik. Karena itu, Badan Kehormatan memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk menegakkan kode etik secara objektif tanpa memandang status maupun jabatan pihak yang diperiksa,” demikian pernyataan kuasa hukum.

stevano-3
Baca Juga:Stevano Rizki Adranacus Temukan Kendala Administrasi jadi Penghambat Siswa Miskin Terima Beasiswa PIP

BK DPRD TTU Diminta Segera Tetapkan Rekomendasi

Atas dasar itu, tim kuasa hukum mendesak Badan Kehormatan DPRD TTU segera menyelesaikan proses pemeriksaan serta menetapkan rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Mereka menekankan bahwa keputusan Badan Kehormatan harus didasarkan pada fakta, bukti, dan prinsip keadilan agar memberikan kepastian hukum sekaligus kepastian etik bagi seluruh pihak.

Iklan

Selain itu, masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara dinilai berhak memperoleh kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara negara diproses secara terbuka, profesional, independen, dan akuntabel.

undana di TTS
Baca Juga:Undana Gelontorkan Rp1,14 Miliar untuk PKM Berdampak di TTS, Terjunkan 53 Tim Akademisi Atasi Stunting dan Kemiskinan

“Penegakan etika tidak boleh tunduk pada kepentingan politik ataupun hubungan kolegial, melainkan harus berpihak pada kebenaran, keadilan, dan kepentingan publik,” tegas Victor. (*/rnc)