“Jadi, kita sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan. Nah, saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini,” ujarnya.

purbaya
Baca Juga:Kemenkeu dan Kemendagri Perkuat Pengawasan Dana Transfer Daerah, TKD Semester I 2026 Capai Rp357,4 Triliun

Selain faktor efisiensi, langkah moratorium juga dilakukan karena distribusi dapur MBG dinilai belum merata. Sebagian besar fasilitas masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan perhatian lebih.

Nanik menegaskan bahwa arahan Presiden mengutamakan perluasan layanan MBG ke wilayah 3T agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat yang membutuhkan.

Iklan

“Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesennya kami harus ke 3T dulu,” pungkasnya.

MoU upari
Baca Juga:DePA-RI Gandeng UNUSIA Selenggarakan PKPA, Cetak Advokat Profesional dan Berintegritas

Dengan kebijakan tersebut, BGN berharap kualitas layanan program Makan Bergizi Gratis dapat meningkat, sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. (*/rnc)