Jakarta, RakyatNTT.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan pihaknya akan menutup sementara atau melakukan moratorium terhadap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah dan tidak memenuhi standar operasional.

purbaya
Baca Juga:Kemenkeu dan Kemendagri Perkuat Pengawasan Dana Transfer Daerah, TKD Semester I 2026 Capai Rp357,4 Triliun

Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya evaluasi efisiensi anggaran sekaligus pembenahan tata kelola ribuan dapur MBG yang saat ini telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Iklan

Menurut Nanik, saat ini minat masyarakat dan berbagai pihak untuk membuka dapur MBG baru sangat tinggi. Namun, BGN memutuskan untuk menghentikan sementara proses penambahan dapur guna memastikan fasilitas yang sudah ada berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.

MoU upari
Baca Juga:DePA-RI Gandeng UNUSIA Selenggarakan PKPA, Cetak Advokat Profesional dan Berintegritas

Ia mengungkapkan bahwa hingga kini terdapat lebih dari 27.000 dapur MBG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. Karena itu, pemerintah memilih memprioritaskan penataan dan peningkatan kualitas layanan sebelum membuka dapur baru.

“Jadi, kita sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan. Nah, saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini,” ujarnya.

Selain faktor efisiensi, langkah moratorium juga dilakukan karena distribusi dapur MBG dinilai belum merata. Sebagian besar fasilitas masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan perhatian lebih.

kuota internet
Baca Juga:DPR RI Sambut Putusan MK soal Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Minta Operator Lindungi Hak Konsumen

Nanik menegaskan bahwa arahan Presiden mengutamakan perluasan layanan MBG ke wilayah 3T agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesennya kami harus ke 3T dulu,” pungkasnya.

Dengan kebijakan tersebut, BGN berharap kualitas layanan program Makan Bergizi Gratis dapat meningkat, sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. (*/rnc)

kuota internet
Baca Juga:DPR RI Sambut Putusan MK soal Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Minta Operator Lindungi Hak Konsumen