Kupang, RakyatNTT.ID – Koordinator Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Nusa Tenggara Timur (NTT), Andhy Umbu Sanjaya, menyatakan penolakan tegas terhadap setiap upaya yang menggunakan simbol, kehormatan, maupun lembaga adat sebagai sarana membangun legitimasi politik.

bupati sabu
Baca Juga:Bupati Krisman Perjuangkan KIP Kuliah dan Prodi Agribisnis, Perkuat Akses Pendidikan Tinggi di Sabu Raijua

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya wacana penobatan mantan Presiden Joko Widodo sebagai “Raja Timur”. Menurut Andhy, apabila wacana tersebut benar dikaitkan dengan kepentingan politik, maka persoalan itu tidak dapat dipandang sebagai sekadar seremoni budaya.

Adat Merupakan Warisan Leluhur, Bukan Alat Politik

Andhy menegaskan bahwa adat masyarakat Timor merupakan identitas kolektif yang lahir dari sejarah panjang, perjuangan para leluhur, serta legitimasi masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Iklan

Karena itu, menurutnya, simbol dan kehormatan adat tidak boleh direduksi menjadi instrumen pencitraan ataupun kepentingan politik praktis.

apresiasi pemda
Baca Juga:Kota Kupang Raih Dua Penghargaan Nasional, Dapat Insentif Rp1 Miliar dan 250 Unit BSPS

“Kami tidak sedang mempersoalkan individu. Yang kami kritik adalah apabila simbol-simbol adat digunakan untuk membangun legitimasi politik. Adat bukan panggung pencitraan. Adat bukan alat mempercantik citra kekuasaan. Adat adalah kehormatan yang diwariskan leluhur dan harus dijaga dari kepentingan politik sesaat,” tegas Andhy Umbu Sanjaya.