Jakarta, RakyatNTT.ID – Bank Indonesia (BI) memperketat aturan pembelian valuta asing (valas) tunai tanpa dokumen pendukung (underlying) sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat tata kelola lalu lintas devisa nasional.

rupiah
Baca Juga:Rupiah Menguat ke Rp17.899 per Dolar AS, Pasar Cermati Sentimen The Fed dan Ekonomi Global

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengumumkan bahwa ambang batas pembelian valas tunai tanpa underlying dipangkas menjadi maksimal USD10.000 per pelaku per bulan. Kebijakan baru tersebut turun signifikan dibandingkan ketentuan sebelumnya yang memperbolehkan transaksi hingga USD25.000 per bulan.

“Implementasi penurunan threshold beli tunai valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi USD10.000 per pelaku per bulan,” kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulanan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Iklan

Berlaku Mulai 1 Juli 2026

Perry menjelaskan, kebijakan pengetatan pembelian valas tunai tersebut akan mulai diterapkan secara efektif pada 1 Juli 2026.

Indosat-2
Baca Juga:Pertahankan Vikram Sinha sebagai CEO, RUPSLB Indosat Perkuat Akselerasi Strategi AI North Star

Menurutnya, langkah ini bertujuan memastikan penggunaan valuta asing di dalam negeri lebih produktif serta mengurangi potensi transaksi spekulatif yang dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Selain memperketat transaksi tunai, Bank Indonesia juga memperkuat prinsip kehati-hatian pada aktivitas lalu lintas devisa non tunai, khususnya untuk transaksi pengiriman dana ke luar negeri.

Batas Transfer Valas ke Luar Negeri Ikut Dipangkas

Dalam regulasi terbaru, ambang batas kewajiban penyampaian dokumen pendukung untuk transfer dana valas ke luar negeri juga diturunkan.

semmy messakh
Baca Juga:Pendapatan Kota Kupang Baru 76,05 Persen, Bapenda Kejar Sisa Target Rp32,9 Miliar

Jika sebelumnya dokumen underlying baru diwajibkan untuk transaksi senilai USD50.000 atau lebih, kini batas tersebut dipangkas menjadi setara USD25.000.

“Ini juga mulai berlaku 1 Juli 2026,” ujar Perry.

Dengan perubahan tersebut, pelaku ekonomi yang melakukan pengiriman dana ke luar negeri dalam jumlah besar diwajibkan melengkapi dokumen pendukung yang lebih ketat sebagai bagian dari pengawasan lalu lintas devisa.

Baca Juga:RUPS PT Jamkrida NTT Bahas Penyertaan Modal Rp21 Miliar, Fransiskus Sales Sodo Diusulkan Jadi Komut

Perkuat Rupiah dan Tata Kelola Devisa

Melalui kebijakan pemangkasan ganda tersebut, Bank Indonesia ingin memastikan setiap transaksi valuta asing yang bernilai besar memiliki dasar transaksi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pembelian valas tunai maupun transfer dana ke luar negeri yang mencapai batas baru akan menghadapi proses verifikasi dan pemeriksaan yang lebih ketat dibandingkan sebelumnya.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah dinamika ekonomi global serta memperkuat tata kelola devisa nasional agar lebih transparan, sehat, dan produktif.

Kebijakan baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap arus modal dan meminimalkan potensi transaksi spekulatif yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional. (*/rnc)