“Profesionalisme, kedisiplinan, dan kinerja pegawai menjadi taruhan. Jadikan ini sebagai lecutan motivasi untuk memberikan output terbaik bagi pembangunan Kabupaten Ende,” tegas Sabri.

Potensi PHK P3K, Bupati Ende Minta Solusi Pemerintah Pusat

Bupati Ende, Yoseph Badeoda, mengakui bahwa kebijakan pembatasan belanja pegawai 30 persen berpotensi berdampak serius terhadap nasib pegawai P3K di daerahnya.

Ditemui media pada Jumat (27/2/2026), Yoseph menyampaikan keprihatinannya terhadap kemungkinan pengurangan belanja pegawai, khususnya untuk gaji P3K yang setiap tahun menghabiskan anggaran mendekati Rp150 miliar.

“Saya khawatir kebijakan efisiensi anggaran ini akan berujung pada pemutusan kontrak atau PHK. Kemungkinan bisa ada sekitar 200 lebih pegawai P3K terdampak,” ungkapnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan berlaku bagi tenaga guru dan tenaga medis, mengingat kebutuhan sektor pendidikan dan kesehatan masih sangat mendesak.

Menurut Yoseph, pemerintah daerah berada dalam posisi sulit. Di satu sisi harus mematuhi regulasi pusat terkait batas belanja pegawai, namun di sisi lain harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap keluarga pegawai yang terdampak.