Komponen utama tunjangan anggota DPRD meliputi :

• Tunjangan perumahan: ± Rp23.600.000 per bulan

• Tunjangan transportasi anggota: ± Rp29.500.000 per bulan

Total dua komponen ini sekitar Rp53 juta per bulan, belum termasuk tunjangan lainnya dan juga gaji pokok setiap bulan. Jika ditambah gaji pokok dan tunjangan lain (komunikasi, jabatan, reses), total pendapatan anggota DPRD dapat mencapai ± Rp70 juta per bulan.

Dengan jumlah 65 anggota : Rp70 juta × 65 = Rp4,55 miliar per bulan. Dalam satu tahun Rp4,55 miliar × 12 = ± Rp54,6 miliar per tahun. Angka ini hanya untuk penghasilan anggota, belum termasuk belanja operasional DPRD.

V. Bagaimana jika solusi mustahil, saya menyebutnya kemungkinan 1% jika mau jujur, apakah memungkinkan?

Simulasi penghematan jika dilakukan penyesuaian 50% dari total penghasilan anggota DPRD NTT untuk situasi anggaran sekarang. Kita coba perhatikan perhitungan berikut ini. Jika dilakukan penyesuaian tunjangan sebesar 50% penghasilan bulanan Rp54,6 miliar × 50% = ± Rp27,3 miliar per tahun.

Sebagai ilustrasi jika rata-rata kebutuhan pembiayaan satu PPPK sekitar Rp5 juta per bulan, maka dalam satu tahun satu PPPK membutuhkan sekitar Rp60 juta. Dengan Rp27,3 miliar, pemerintah dapat menopang sekitar 455 PPPK selama satu tahun.