Partai Nonparlemen Terbelah soal Pilkada, Perindo Konsisten Jaga Hak Suara Rakyat

“Selama itu baik untuk masyarakat luas, kami pasti mendukung,” kata Kaesang.

Baca Juga:“Diplomasi Warung Kopi” ala JFK

Sementara itu, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menilai pilkada melalui DPRD perlu dikaji secara serius. Wakil Ketua Umum PKN Gerry Habel menyoroti tingginya biaya pilkada langsung serta potensi praktik jual beli suara.

“Ini bukan ide yang buruk. Perlu dilihat apakah pemilihan langsung benar-benar lebih efektif dan positif dibandingkan mekanisme lain,” ujar Gerry, 3 Januari 2026.

PPP Masih Dengarkan Suara Rakyat

Berbeda dengan PSI dan PKN, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih berhati-hati. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menegaskan partainya masih menyerap aspirasi masyarakat sebelum mengambil sikap resmi.

Baca Juga:UU Perlindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Perusahaan Dilarang Tahan Ijazah Pekerja

“Setiap kebijakan politik harus mengacu pada realitas suara rakyat,” ujar Mardiono.

Namun, Mardiono mengakui PPP telah menjalin komunikasi dengan partai parlemen dan nonparlemen untuk membahas opsi pilkada tidak langsung, termasuk wacana pemilihan gubernur melalui DPRD atau sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Perindo Tegas Tolak Pilkada oleh DPRD

Di sisi lain, Partai Perindo secara tegas menolak pilkada melalui DPRD. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia menilai pilkada langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan prinsip desentralisasi.

Baca Juga:MK Masuk Tahap Akhir Perkara Syarat Pendidikan Gibran, Putusan Dijadwalkan 5-6 Oktober 2026