Setidaknya terdapat dua pertimbangan utama yang membuat Thomas Djiwandono unggul dan diterima secara bulat oleh Komisi XI DPR RI.

Pertama, Thomas dinilai sebagai figur pemersatu yang dapat diterima oleh seluruh partai politik. Kedua, visinya dalam memperkuat perekonomian nasional melalui kolaborasi kebijakan moneter dan fiskal dinilai sangat relevan dengan tantangan ekonomi saat ini.

“Pertimbangannya bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik. Selain itu, beliau menjelaskan dengan sangat baik pentingnya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi,” jelas Misbakhun.

Dinilai Mampu Hadapi Ketidakpastian Global

Selain faktor politik dan visi kebijakan, kemampuan Thomas dalam merumuskan strategi pengambilan keputusan yang lincah (agile) juga menjadi nilai tambah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sinergi antara monetary policy dan fiscal policy dinilai krusial untuk menjaga stabilitas dan resiliensi ekonomi nasional.

Usai disepakati di tingkat Komisi XI, penetapan Thomas Djiwandono akan segera diproses ke tahap berikutnya untuk memperoleh pengesahan resmi secara organisatoris oleh DPR RI.

“Selanjutnya akan dibawa ke DPR RI untuk disahkan dalam rapat paripurna besok, Selasa (27/1/2026),” pungkas Misbakhun. (*/rnc)