“Mobilitas politik anggota DPRD mencakup penyerapan aspirasi hingga desa-desa terpencil. Biaya perjalanan dinas hanya menutup sampai pusat kabupaten, sementara perjalanan ke desa sering jadi tanggungan pribadi anggota,” paparnya.

Dari perspektif pemberantasan korupsi, Nomleni menilai tunjangan justru bertujuan memastikan pendapatan anggota DPRD sesuai dengan tanggung jawab mereka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama gubernur.

“Kami bersikap terbuka untuk dialog, mendengarkan masukan dari media maupun masyarakat demi mencari solusi terbaik,” katanya.

Iklan

DPRD Siap Diawasi Publik

Atas nama lembaga, Nomleni menyampaikan terima kasih kepada pers yang terus menjadi “mata publik” dalam mengawasi etika lembaga legislatif.

“Kami DPRD NTT senantiasa berdiri bersama rakyat, mendengarkan suara rakyat, dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (*/rnc)