SLO lebih luas dibanding urusan CSR. Secara filosofis kekinian, SLO adalah bagian dari etika bisnis yang harus dijalankan oleh investor dan Perusahaan di satu sisi dan harus dipaksakan sebenarnya oleh pemerintah di sisi lain. Bayangkan saja, bagaimana perasaaan Masyarakat setempat melihat ribuan orang kaya datang ke villa-villa di sana nantinya, mempertontonkan kekayaan dan hedonismenya di sana, menikmati keunikan pulau dan hewan Komodo lalu membayar mahal kepada Perusahaan, mempertebal keuntungan perusahaan dari tahun ke tahun, tapi Masyarakat setempat hanya menjadi penonton?

foto opini hendrik
Baca Juga:Piala Dunia 2026: Sepak Bola Menjadi Cerminan Peradaban Suatu Bangsa

Bayangkan para pengunjung nanti datang membawa budaya yang jauh berbeda dengan budaya lokal dan akhirnya budaya lokal justru dijadikan tontonan dengan harapan mendapat “lemparan” bayaran uang receh? Seiring dengan itu, nilai dan norma lokal tercerabut begitu saja. Hati siapa yang tak sakit. Lalu pada suatu waktu, saat Masyarakat setempat mempersoalkan keadilan sosial ekonomi dari aktifitas tersebut, mereka justru dimasukan ke dalam penjara karena dianggap telah mengganggu iklim investasi.

Coba dibayangkan itu terjadi beberapa tahun mendatang, karena kegagalan para pihak di hari ini untuk memahami pentingnya izin sosial. Jika ditelaah lebih dalam, dinamika di Pulau Padar tidak sekadar mencerminkan perdebatan soal pembangunan fisik, tetapi juga kompleksitas interaksi antara kepentingan korporasi, kebijakan pemerintah, dan aspirasi masyarakat sipil di era pembangunan berkelanjutan.

Iklan