PULAU Padar, salah satu permata bertajuk Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, kini berada di pusaran kontroversi karena menuai sorotan publik. Pesona alam dan keunikan pulaunya sedang berhadapan dengan ujian ekonomi dan sosial.

Baca Juga:Ketika Anak Menanggung Dunia: Refleksi Pastoral-Teologis tentang Peran Gereja dalam Pendampingan Anak Menghadapi Tekanan Hidup

Pertanyaanya bukan apakah akan tetap menjadi kawasan konservasi atau bertransformasi menjadi pusat pariwisata berskala massif, tapi apakah pembangunan pariwisata di Pulau Padar bisa semakin memantapkan dan menguatkan keunikan Pulau Padar dengan fauna unik bernama Komodo di satu sisi dan apakah pembangunan tersebut menyejahterakan Masyarakat Pulau Padar di sisi lain?

Agar Pembangunan pariwisata di Pulau Padar bisa berlanjut, kedua pertanyaan tersebut harus bisa dijawab oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pengembang dengan jawaban yang benar. Pertama, Pulau Padar, dalam Bahasa pariwisata, masuk ke dalam kategori destinasi wisata khusus (special interest tourism). Sehingga, konsep pariwisata yang harus dikembangkan tidak boleh bercorak “wisata massif (massive tourism)”, tapi harus benar-benar khusus dan berkonsep unik berkelanjutan.

Hal ini harus menjadi catatan penting dan khusus bagi pemerintah dan pengembang tentang kegunaan ijin kawasan yang telah diberikan secara specifik. Pembangunan resort dan villa, dalam kacamata teoritik, masih dimungkinkan, tapi dengan kualifikasi dan syarat yang sangat ketat. Pengembang yang secara literal mencatumkan kata “Ecotourism” di dalam nama perusahaannya, harus benar-benar bisa menawarkan konsep pengembangan pariwisata yang sesuai dengan namanya di satu sisi dan benar-benar bisa diterima oleh publik daerah di sisi lain.

Baca Juga:Kemiskinan bukan Sekadar Kekurangan Materi, tetapi Kekosongan Perlindungan Sosial Anak