Kupang, RakyatNTT.ID – DPRD Kota Kupang menanggapi serius kebijakan efisiensi anggaran transfer daerah dari Pemerintah Pusat yang akan berlaku pada tahun 2026.

walkot kupang
Baca Juga:Wali Kota Kupang Dorong Guru Kuasai AI, 40 Sekolah Terima Dukungan Komputer dari Telkom

Melalui Komisi II, DPRD kini tengah menggodok sejumlah potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk memastikan pembangunan tetap berjalan meski terjadi pengurangan alokasi dana pusat.

Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja, Senin (25/8/2025), menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto harus dijadikan momentum bagi pemerintah kota untuk lebih mandiri dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Iklan

“Kita harus bisa menggali potensi dari objek-objek pajak di Kota Kupang. Komisi II sedang bekerja untuk itu,” jelas Richard.

siaga bencana
Baca Juga:Saat Bencana Datang, Jangan Sampai Penyandang Disabilitas Kembali Terlupakan

Fokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurutnya, konsentrasi DPRD terhadap PAD tidak berarti menaikkan pajak yang sudah ada, melainkan menghadirkan sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat.

“Tidak akan ada kenaikan pajak. Justru kita mencari potensi baru, bukan menekan yang sudah ada,” tambah politisi Gerindra tersebut.

Salah satu langkah konkret adalah rencana menggratiskan retribusi tinja, serta menghapus sejumlah pungutan yang dinilai kurang tepat untuk dijadikan sumber pendapatan daerah.

pelantikan pejabat kota
Baca Juga:Wali Kota Kupang Lantik 148 Pejabat, Tekankan Integritas hingga Pelayanan tanpa Pungli

Harapan terhadap Efisiensi Anggaran Pusat

Richard juga menekankan, kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat harus mampu direspons Pemkot Kupang dengan strategi yang tepat, agar tidak menghambat pelayanan publik.