DPR Terima Aspirasi Rakyat TTS soal Sengketa Tanah Hutan Lindung

“Jangan lagi membebani rakyat. Mereka sudah sibuk mencari makan, tapi tetap ditarik pajak karena tanah diklaim hutan. Ini problem besar,” ujarnya.

Baca Juga:Ketua TP PKK NTT dan Ende Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa di Nangapanda

Bahkan, ia mengeritik keras Dirjen Planologi Kemenhut yang dinilainya sering melempar tanggung jawab. “Kalau ketemu saya pasti bertengkar. Ini tanggung jawab pusat, jangan lari,” tandas Adian.

Aspirasi DPRD TTS

Ketua DPRD TTS, Mordeckay Liu, menyampaikan apresiasi kepada BAM DPR atas respon cepat terhadap surat permohonan yang dikirim 4 Agustus lalu.

“Terima kasih BAM DPR RI, baru seminggu kami kirim surat, hari ini sudah dijadwalkan rapat,” ungkapnya.

Baca Juga:Sekolah Terdampak Gempa Flores Diprioritaskan Revitalisasi, Kemendikdasmen Siapkan Bantuan Rp860 Juta

Mordeckay menegaskan, persoalan tanah yang diklaim Kemenhut sudah lama dikeluhkan masyarakat. Bahkan, pihaknya berkali-kali menerima aduan warga dari 17 kecamatan dan 300 desa.

“Data sudah kami siapkan, tapi Kemenhut tidak pernah mau duduk bersama. Inilah yang kami bawa ke DPR,” tegasnya. (*/rnc)