Seba, RakyatNTT.ID – Wakil Bupati Sabu Raijua, Ir. Thobias Uly, M.Si mengulas sejumlah persoalan serius Kabupaten Sabu Raijua selama pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

Baca Juga:Wakil Gubernur NTT Tinjau Dapur MBG di Labuan Bajo, Tegaskan Utamakan Bahan Baku Lokal

Hal ini disampaikan dalam rapat bersama DPRD Kabupaten Sabu Raijua dengan agenda jawaban pemerintah atas tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, Kamis (3/7/2025).

Pemkab Berkomitmen Tingkatkan Tata Kelola Keuangan

Wabup Thobias menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas sinergi dan dukungan yang turut mengantarkan Pemkab meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

Dalam tanggapannya, Wabup mengulas sejumlah persoalan krusial yang disoroti oleh dewan, di antaranya:

Baca Juga:Efisiensi Rp26 Miliar, Bupati Sabu Raijua Wujudkan Bantuan Bedah Rumah dan Seragam Sekolah Gratis
  • Rendahnya PAD: Disebabkan faktor cuaca ekstrem yang memengaruhi produksi garam serta keterlambatan alat uji kendaraan dari BPTD NTT.
  • Tingginya SiLPA: Akibat tunjangan guru yang belum tersalurkan tepat waktu, perencanaan gaji ASN yang kurang akurat, dan sisa dana rehabilitasi puskesmas.
  • TPP Guru: Sudah dibayarkan kembali sejak April 2024, sementara sisa tunggakan akan dianggarkan dalam perubahan APBD 2025 pasca keluarnya SP3 dari kejaksaan.
  • Dokter Spesialis: Pemkab mengupayakan penambahan melalui PPDS. Saat ini, tujuh dokter sedang menjalani pendidikan spesialis.
  • Plt Kepala OPD: Dalam proses seleksi terbuka dengan menunggu persetujuan dari Pemprov, Kemendagri, dan BKN.
  • RS Pratama Raijua: Belum beroperasi karena kekurangan alat kesehatan. Sudah dianggarkan dalam APBD 2025.
  • Keterlambatan Proyek Fisik: Denda keterlambatan akan dipotong pada termin akhir pencairan, sesuai temuan BPK.
  • Aset Daerah dan Tambak Garam: Tengah diinventarisasi ulang dan akan dijalankan melalui perjanjian kerja sama.

Respons Terhadap Fraksi DPRD

Pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas masukan dari Fraksi Golkar, Nasdem, Demokrat-PAN, PDIP, PKB, dan Fraksi Gabungan Hati Nurani. Pemkab sepakat untuk memperbaiki manajemen pendapatan-belanja daerah, meningkatkan akurasi perencanaan, serta memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan program strategis.