Mbay, RakyatNTT.ID — Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, Warang Abdul Zainal Abidin, S.SiT, dalam memfasilitasi ulang pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa 14 bidang tanah proyek Waduk Mbay–Lambo, menuai kritik keras dari pegiat hukum.

bupati belu
Baca Juga:Festival Fronteira 2026 di Los Palos jadi Ruang Perkuat Persahabatan Indonesia-Timor-Leste

Langkah tersebut dinilai melanggar hukum dan berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang administratif, lantaran sengketa tersebut sebelumnya telah selesai melalui akta kesepakatan damai (van dading) yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pertemuan Baru Dianggap Abaikan Putusan Pengadilan

Undangan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan pada Senin, 26 Mei 2025, disebut bertujuan menyusun kesepakatan baru. Namun, menurut pengamat hukum Hendrikus Dhenga, S.H., hal ini adalah bentuk intervensi administratif yang melebihi batas kewenangan lembaga tersebut.

Iklan

“Kantor Pertanahan bukan lembaga yudikatif. Tidak berwenang menilai apalagi mengubah substansi akta hukum privat yang telah disahkan pengadilan,” tegas Hendrikus.

SK PJ Sekda TTS
Baca Juga:Denny Nubatonis Resmi jadi Plt Sekda TTS, Bupati Tekankan Kesinambungan Pemerintahan

Sengketa Sudah Selesai, tapi Difasilitasi Ulang

Sengketa atas tanah tersebut melibatkan Fransiskus Ngeta (penggugat) dan para tergugat; Gabriel Bedi, Leonardus Suru, Gaspar Sugi, Tadeus Betu, dan Kristoforus Lado. Semuanya telah menyepakati akta van dading yang mengakhiri perkara secara sah.

Namun, menurut Hendrikus, Kepala Kantor Pertanahan justru menggelar musyawarah ulang secara tertutup, menghadirkan sebagian pihak yang terlibat, dan beberapa lainnya yang tidak memiliki legal standing dalam perkara.

“Intervensi administratif seperti ini bisa memicu maladministrasi dan bahkan pelanggaran etik,” tambah Hendrikus.

PMKRI Alor
Baca Juga:PMKRI Alor Buka MPAB 2026, Puluhan Mahasiswa Siap Berproses jadi Kader

Ia menyarankan agar pihak-pihak yang dirugikan menempuh jalur hukum pidana dan perdata, khususnya jika ada indikasi tekanan, paksaan, atau manipulasi dalam pertemuan tersebut.

Upaya media ini mengonfirmasi langsung Warang Abdul Zainal Abidin pada Kamis, 12 Juni 2025, namun belum berhasil. Seorang staf menyatakan yang bersangkutan tidak berada di tempat, meskipun kendaraan dinas tampak terparkir di halaman kantor. (rnc15)