Persoalan ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dengan kondisi riil masyarakat menjadi salah satu perhatian utama. Sebab, kesalahan data dapat menyebabkan bantuan tidak diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Karena itu, pemutakhiran DTSEN dinilai menjadi langkah strategis untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

DPRD menilai pemutakhiran data tidak boleh berhenti sebagai proses administratif. Data harus diverifikasi dan divalidasi berdasarkan kondisi nyata masyarakat, dengan melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan.

Data Akurat Jadi Dasar Penggunaan Anggaran

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rote Ndao menegaskan bahwa kualitas data memiliki peran penting dalam menentukan ketepatan perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah.

Setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan perhatian.

Pemanfaatan DTSEN sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Kebijakan tersebut diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

DTSEN Integrasikan Berbagai Sumber Data

DTSEN merupakan basis data yang mengintegrasikan berbagai sumber informasi sosial ekonomi masyarakat.