Ia mengatakan, pemerintah daerah juga telah memperjuangkan relaksasi ketentuan belanja pegawai sebesar 30 persen melalui pertemuan bersama para bupati se-NTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

1011906990
Baca Juga:Bupati SBD dan Forkopimda Bahas Kendaraan Hasil Penertiban, Pemilik Diminta Penuhi Persyaratan

Menurut Ratu Wulla, pemerintah daerah telah mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan akan terus memperjuangkan kepentingan PPPK.

“Jadi khusus PPPK, kami akan perjuangkan. Kalau saya tidak perjuangkan, untuk apa saya angkat kemarin?” katanya.

Iklan

Ia menambahkan, pengangkatan 3.204 tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu merupakan bentuk penghargaan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang telah lama mengabdi di Kabupaten SBD.

1011903815
Baca Juga:BBM Eceran di SBD Dijual hingga Rp 100 Ribu, Bupati Ratu Wulla Ungkap Langkah Pemerintah

Dengan jumlah tersebut, ia berharap para PPPK dapat bekerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan di Sumba Barat Daya.

Ratu Wulla menegaskan, keberadaan PPPK harus menjadi kekuatan bagi pemerintah daerah, bukan sekadar penambahan jumlah pegawai.

Karena itu, ia meminta seluruh PPPK menjaga komitmen, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas masing-masing. (rnc29)

1011899730
Baca Juga:Pemkab SBD Gandeng Sejumlah Media, Bupati Ratu Wulla: Media Bukan Musuh Pemerintah