Bupati SBD Tegaskan Kekurangan Gaji PPPK Akan Dibayar, Kinerja Pegawai Ikut Dievaluasi

Namun, ia mengingatkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan.

Baca Juga:Bupati SBD dan Forkopimda Bahas Kendaraan Hasil Penertiban, Pemilik Diminta Penuhi Persyaratan

“Jadi teman-teman PPPK jangan khawatir. Kekurangan yang ada kita akan bayar. Sehingga memang saya menuntut bagaimana kinerja dari teman-teman PPPK. Harus sejalan, mereka punya kesejahteraan diperhatikan, kinerja mereka juga harus berimbang,” ujarnya.

Selain memastikan pembayaran kekurangan gaji, Ratu Wulla menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh PPPK paruh waktu.

Ia memastikan tidak akan memberhentikan pegawai yang menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kerja.

Baca Juga:BBM Eceran di SBD Dijual hingga Rp 100 Ribu, Bupati Ratu Wulla Ungkap Langkah Pemerintah

Sebaliknya, pegawai yang melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dapat dikenakan sanksi hingga pemberhentian.

“Saya tidak akan memberhentikan satu orang pun kalau mereka melaksanakan tugas dengan baik. Saya akan melakukan perpanjangan kontrak kerja dengan PPPK ketika mereka juga bekerja sesuai dengan tugas mereka,” tegasnya.

Terkait peluang peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, Ratu Wulla menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Baca Juga:Pemkab SBD Gandeng Sejumlah Media, Bupati Ratu Wulla: Media Bukan Musuh Pemerintah

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBD telah mengusulkan agar peningkatan status tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat dan DPR.