Tanpa data yang lengkap, sejumlah persoalan yang muncul dalam forum belum dapat diverifikasi secara menyeluruh.

foto sabu
Baca Juga:Kabar Baik untuk Nelayan Sabu Raijua, Dua Desa Dapat Program KNMP dari KKP

Ketua DPRD Rote Ndao Alfred Saudila menyayangkan kondisi tersebut dan meminta pengelola SPBU lebih siap dalam menghadiri RDPU berikutnya.

“Sangat disayangkan rapat sepenting ini pengelola SPBU tidak memiliki data untuk dipaparkan. Kita harap RDPU lanjutan mereka datang membawa data lengkap,” kata Alfred.

Iklan

Bupati Minta Data Bisa Dipertanggungjawabkan

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk juga meminta seluruh pengelola SPBU menyiapkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan pada RDPU lanjutan.

jokowi
Baca Juga:Jokowi Temui Warga Korban Gempa di Palue, Tinjau Rumah yang Hancur dan Pengungsian

Menurut Paulus, keterbukaan data diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai tata kelola dan distribusi BBM di Rote Ndao.

“Pada RDPU berikutnya, kita mau mereka bawa data dan dapat dipertanggungjawabkan, biar terbuka jelas agar masyarakat tahu kalau pemerintah tidak terlibat dalam permainan BBM,” kata Paulus.

Paulus juga meminta OPD terkait, yakni Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag), Dinas Perikanan, serta Dinas Pertanian, menyiapkan data pendukung untuk pembahasan lanjutan.

GAMKI alor
Baca Juga:Bukan Sekadar Ibadah, GAMKI Alor Hadirkan Layanan Kesehatan hingga Sembako Murah di Alemba

Data dari pemerintah nantinya diharapkan dapat dicocokkan dengan data pengelola SPBU sehingga distribusi BBM di Kabupaten Rote Ndao dapat tergambar secara lebih jelas.

Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Dilaporkan ke Propam

Selain membahas tata kelola BBM, RDPU juga menyinggung dugaan keterlibatan seorang oknum polisi aktif dalam polemik BBM di Rote Ndao.