DPRD menilai penyaluran BBM, baik bersubsidi maupun nonsubsidi, perlu dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Terlebih, petani dan nelayan menjadi kelompok masyarakat yang membutuhkan akses BBM untuk menunjang aktivitas ekonomi mereka.

dokumen e-BKP rote
Baca Juga:350 Rekomendasi BBM Bersubsidi Nelayan Rote Ndao Ternyata Belum Dilengkapi e-BKP NK

Selain persoalan penyaluran, DPRD juga menyoroti penggunaan surat rekomendasi pembelian BBM untuk sektor pertanian dan perikanan agar sesuai dengan ketentuan.

Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah strategis bersama, termasuk penguatan pengawasan serta penanganan hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam distribusi BBM.

Iklan

RDPU akan Dilanjutkan

RDPU dihadiri Ketua DPRD Rote Ndao Alfred Saudila, A.Md., Wakil Ketua DPRD Denison Moy, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, S.H., unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), serta para pengelola SPBU.

menteri PPR
Baca Juga:Alokasi BSPS NTT Naik jadi 15.376 Unit, Gubernur Melki Pastikan Program Bedah Rumah Tepat Sasaran

Hadir pula Kepala SPBU Metina Wisnu Angga, Kepala SPBU Sanggaoen Risthy Thei, Kepala SPBU Longgo David Bagus Pramono, Kepala SPBU Pantai Baru Yudi Setiyawan, Kepala SPBU Sedeoen Angella Elsha Eunike Toelle, serta awak media.

Agenda RDPU DPRD Rote Ndao akan kembali dilaksanakan setelah pihak SPBU dan pihak-pihak yang diundang melengkapi dokumen serta memenuhi undangan untuk melanjutkan pembahasan.