Menurut penjelasan dalam RDPU, jatah BBM tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional anggota dalam menjalankan tugas. Namun, kupon tersebut diduga dikumpulkan dan diberikan kepada salah satu warga sipil untuk digunakan melakukan pengisian BBM di SPBU Metina.

dokumen e-BKP rote
Baca Juga:350 Rekomendasi BBM Bersubsidi Nelayan Rote Ndao Ternyata Belum Dilengkapi e-BKP NK

“Persoalannya adalah jatah BBM yang nonsubsidi, jenis Pertamax, seharusnya digunakan anggota Polres Rote Ndao untuk kebutuhan operasional tugas. Namun, jatah itu diduga disalahgunakan dengan memberikan kupon kepada salah satu masyarakat untuk dikumpulkan dan digunakan mengambil BBM di SPBU Metina,” kata Rifai.

Ia menegaskan, persoalan tersebut masih dalam proses klarifikasi dan pemeriksaan oleh Propam Polres Rote Ndao.

Iklan

Rifai juga menyebut terdapat sekitar lima hingga enam anggota yang kupon pengisian BBM-nya dikumpulkan dan diduga disalahgunakan. Penanganan terhadap persoalan tersebut, kata dia, telah ditindaklanjuti oleh pihak Propam.

menteri PPR
Baca Juga:Alokasi BSPS NTT Naik jadi 15.376 Unit, Gubernur Melki Pastikan Program Bedah Rumah Tepat Sasaran

“Kurang lebih ada anggota polisi Polres Rote Ndao lima sampai enam anggota, terkumpul kupon pengisian BBM tetapi disalahgunakan. Harusnya dipakai untuk operasional mereka dan sementara sudah ditindaklanjuti,” ujar Rifai.

DPRD Dorong Penataan Distribusi BBM

Persoalan tersebut menjadi bagian dari perhatian DPRD Rote Ndao dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap distribusi BBM di daerah.