Ia menambahkan bahwa gagasan tersebut masih dalam tahap pengkajian di internal Demokrat. Dede juga menyebut terdapat sistem serupa yang digunakan di sejumlah negara, termasuk Selandia Baru dan Jerman.

Wacana Dapil Nasional ini muncul bersamaan dengan perdebatan mengenai masa depan parliamentary threshold. Karena itu, pembahasan tidak hanya menyangkut berapa persen ambang batas yang akan diterapkan, tetapi juga bagaimana suara pemilih dikonversi menjadi representasi politik di parlemen. (*/rnc)