GSN menegaskan organisasi tersebut tidak menempatkan diri sebagai pihak yang menentukan benar atau salahnya suatu perkara hukum.

GKSR
Baca Juga:GKSR Tolak Wacana PT 5 Persen, Usulkan Ambang Batas Parlemen 1 Persen

Menurut SLD, proses pembuktian harus diserahkan kepada lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan sesuai kewenangannya.

“Prinsip kami sederhana, negara harus berjalan berdasarkan hukum. Pemerintah bekerja, masyarakat mengawasi, dan seluruh persoalan diselesaikan melalui mekanisme konstitusi,” kata SLD.

Iklan

Ia berharap seluruh proses tersebut dapat mendukung pembangunan nasional dan menjaga persatuan serta stabilitas nasional.

MBG
Baca Juga:Anggaran BGN 2027 Capai Rp240,2 Triliun, Program MBG Dapat Porsi Rp232,51 Triliun

“Dengan begitu, pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 dapat terus berjalan dengan tetap menjaga persatuan dan stabilitas nasional,” pungkasnya. (rnc29)