Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Jakarta, RakyatNTT.ID – Masa kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan resmi berakhir setelah jabatan tersebut diserahterimakan kepada Suahasil Nazara.
Serah terima jabatan dijadwalkan berlangsung pada Selasa (15/9/2026) pukul 10.30 WIB di Aula Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan.
Selama memimpin Kementerian Keuangan, Purbaya dikenal membawa pendekatan fiskal yang lebih agresif dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi atau pro-growth.
Sejumlah kebijakan besar menjadi bagian dari rekam jejaknya, mulai dari mengalihkan dana pemerintah sekitar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN, mengejar pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen, menekan biaya dana perbankan, hingga ikut menyiapkan strategi baru untuk menangani utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Berikut sejumlah gebrakan Purbaya selama menjabat Menteri Keuangan:
1. Mengalihkan Rp200 Triliun ke Bank BUMN
Salah satu kebijakan paling menonjol Purbaya adalah pemindahan sekitar Rp200 triliun dana pemerintah yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia ke sejumlah bank BUMN.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperbesar likuiditas perbankan sehingga penyaluran kredit ke sektor riil dapat meningkat.
Dengan likuiditas yang lebih besar, pemerintah berharap konsumsi, investasi, dan aktivitas usaha ikut terdorong sehingga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan ini kemudian menjadi ciri khas pendekatan Purbaya yang mengutamakan stimulus terhadap perekonomian melalui jalur likuiditas.
Pada Agustus 2026, pemerintah juga memutuskan memperpanjang penempatan dana Rp200 triliun tersebut hingga Juli 2027.
2. Memasang Target Pertumbuhan Ekonomi Mendekati 6 Persen
Purbaya tidak sekadar berpegang pada target pertumbuhan ekonomi 2026 sekitar 5,4 persen.
Ia secara terbuka mendorong agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh mendekati 6 persen.
Target tersebut bahkan disampaikan dengan pernyataan bahwa dirinya siap bertanggung jawab apabila ekonomi tidak bergerak sesuai arah yang diharapkan.
Purbaya juga pernah meminta publik memberikan kritik apabila dalam waktu enam bulan kebijakan yang ditempuh pemerintah belum mampu mendorong perekonomian.
Target pertumbuhan tinggi tersebut menjadi salah satu karakter kuat kepemimpinannya di Kementerian Keuangan.
3. Mengubah Paradigma Kebijakan APBN
Purbaya berulang kali menegaskan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya ditujukan untuk menjaga defisit dan stabilitas APBN.
Menurut pendekatan yang dibawanya, kebijakan fiskal juga harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kementerian Keuangan sebelumnya menyebut kebijakan fiskal pro-growth yang ditempuh sejak paruh kedua 2025 telah membantu membalikkan arah perekonomian.
Pendekatan tersebut menjadi salah satu pembeda paling mencolok dibandingkan pendekatan fiskal yang lebih konservatif pada periode sebelumnya.
4. Menekan Biaya Dana Perbankan
Strategi Purbaya tidak berhenti pada penempatan dana pemerintah di bank-bank BUMN.
Pada 2026, ia juga mendorong lembaga-lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki dana besar agar menempatkan dananya dengan tingkat bunga lebih rendah.
Langkah tersebut diarahkan untuk menekan cost of fund atau biaya dana perbankan.
Dengan biaya dana yang lebih rendah, bank diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit dengan bunga yang lebih murah kepada masyarakat dan dunia usaha.
Strategi ini menjadi bagian dari upaya Purbaya memastikan likuiditas tidak hanya berhenti di sektor perbankan, tetapi benar-benar mengalir ke sektor riil.
5. Memperpanjang Penempatan Dana Rp200 Triliun
Penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun pada awalnya dirancang berlangsung hingga akhir 2026.
Namun, pada Agustus 2026, pemerintah memutuskan memperpanjang penempatan dana tersebut hingga Juli 2027.
Selain itu, total dana pemerintah yang ditempatkan di bank-bank BUMN meningkat hingga mendekati Rp400 triliun.
Meski demikian, dana Rp200 triliun merupakan bagian yang secara khusus diperpanjang hingga 2027.
Perpanjangan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah masih mengandalkan instrumen likuiditas sebagai salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
6. Tetap Bertahan di Tengah Kritik Investor
Kebijakan Purbaya juga mendapat perhatian dari investor internasional dan lembaga pemeringkat.
Salah satu sorotan datang setelah Fitch menurunkan outlook Indonesia menjadi negative. Kekhawatiran mengenai disiplin fiskal dan ketidakpastian kebijakan turut menjadi perhatian pelaku pasar.
Namun, Purbaya tetap mempertahankan pendekatan yang ditempuh pemerintah.
Ia lebih menekankan bahwa keberhasilan kebijakan harus dilihat dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Gaya komunikasinya yang terbuka dan blak-blakan juga menjadi sorotan. Reuters bahkan menggambarkan Purbaya sebagai “cowboy finance minister” karena pendekatannya yang dianggap tidak konvensional.
7. Bersikap Keras soal Kebijakan Pajak
Di sektor perpajakan, Purbaya juga menyampaikan pandangan bahwa pemerintah tidak perlu terburu-buru menaikkan tarif pajak ketika pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat.
Logikanya, peningkatan beban pajak jangan sampai justru menekan aktivitas ekonomi ketika pemerintah sedang berupaya mendorong pertumbuhan.
Pendekatan tersebut sejalan dengan filosofi fiskal Purbaya: pertumbuhan ekonomi perlu didorong terlebih dahulu agar basis penerimaan negara ikut membesar.
Dengan ekonomi yang lebih kuat, penerimaan pajak diharapkan meningkat melalui perluasan aktivitas ekonomi dan basis pajak.
8. Menyiapkan Strategi Baru untuk Utang Whoosh
Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya juga meninggalkan pekerjaan besar terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Pemerintah menyiapkan opsi pengalihan pengendalian proyek kepada entitas pemerintah.
Dalam skema yang dibahas, Indonesia melalui Indonesia Investment Authority (INA) atau PT Sarana Multi Infrastruktur diproyeksikan memegang kendali sebesar 60 persen, sementara pihak China tetap memiliki porsi 40 persen.
Di sisi lain, pemerintah juga harus menangani kewajiban utang proyek tersebut, termasuk pinjaman sekitar USD4,5 miliar dari China Development Bank.
Dengan demikian, restrukturisasi dan pengelolaan utang Whoosh menjadi salah satu pekerjaan besar yang turut diwariskan Purbaya kepada pemerintahan berikutnya.
Purbaya Tinggalkan Warisan Kebijakan Pro-Growth
Berakhirnya masa jabatan Purbaya Yudhi Sadewa menutup satu periode kepemimpinan Kementerian Keuangan yang ditandai dengan kebijakan fiskal agresif dan berorientasi pada pertumbuhan.
Mulai dari menggelontorkan likuiditas ke sektor perbankan, mengejar pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen, menekan biaya dana, hingga mencari jalan keluar atas persoalan pembiayaan Whoosh, sejumlah kebijakan Purbaya menjadi sorotan publik dan pasar.
Kini, tongkat estafet Kementerian Keuangan berpindah kepada Suahasil Nazara. Tantangannya adalah melanjutkan kebijakan yang telah berjalan sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap sejalan dengan disiplin fiskal dan kepercayaan investor. (*/rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
Tinggalkan Balasan