KUPANG, RakyatNTT.ID – Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menolak wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut Charlie, rencana penyaluran gaji ASN lewat bank Himbara justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, khususnya bagi bank pembangunan daerah (BPD) yang selama ini melayani kebutuhan perbankan ASN hingga ke wilayah pelosok.

Charlie mengatakan, seluruh direktur utama BPD akan berkumpul untuk membahas wacana tersebut. Ia menilai rencana pengalihan pembayaran gaji ASN dari BPD ke Himbara tidak perlu dilanjutkan.

Iklan

“Ini si wacana konyol karena akan menimbulkan banyak masalah,” ujar Charlie Paulus kepada wartawan di Kupang, Senin (7/9/2026).

Charlie Soroti Keterbatasan Jaringan Bank Himbara

Salah satu persoalan yang disoroti Charlie adalah keterbatasan jaringan kantor bank Himbara di sejumlah wilayah, terutama daerah terpencil.

Menurutnya, BPD memiliki jaringan yang lebih dekat dengan masyarakat dan mampu menjangkau berbagai wilayah hingga ke pelosok daerah. Kondisi tersebut dinilai penting untuk memastikan ASN tetap dapat mengakses layanan perbankan dan pembayaran gaji dengan mudah.

“Pertama, Bank Himbara tidak punya jaringan kantor seperti BPD. Jadi bagaimana dia mau melayani pembayaran gaji ASN itu kalau di daerah terpencil,” jelasnya.

“Karena di banyak daerah, yang bisa menjangkau pelosok-pelosok itu hanya BPD. Himbara tidak bisa,” lanjut Charlie.

Pengalihan Gaji ASN Dinilai Bisa Berdampak pada Kredit

Selain persoalan jaringan, Charlie juga menyoroti dampak pengalihan gaji terhadap kredit ASN yang selama ini menggunakan layanan pembiayaan dari BPD.

Ia mengatakan, banyak ASN memiliki pinjaman di bank daerah. Jika rekening pembayaran gaji mereka dialihkan ke Himbara, kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kelancaran pembayaran kredit.

“Kedua, banyak ASN itu punya pinjaman di BPD. Kalau gaji mereka dialihkan ke Himbara, bisa terjadi kredit bermasalah,” ungkapnya.

Charlie menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sederhana. Menurutnya, pembayaran gaji ASN berkaitan langsung dengan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya.

Gaji ASN Disebut Jadi Sumber Likuiditas BPD

Charlie juga menegaskan bahwa gaji ASN memiliki peran penting terhadap likuiditas bank daerah.

Dana yang berputar melalui BPD, kata dia, dapat kembali disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Karena itu, pengalihan gaji ASN bukan sekadar persoalan memindahkan rekening pembayaran, tetapi juga dapat berdampak terhadap kemampuan BPD menjalankan fungsi intermediasi.

“Ketiga, gaji ASN itu merupakan sumber likuiditas untuk bank daerah untuk bisa menyalurkan lagi pinjaman murah kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Charlie, keberadaan dana ASN di BPD turut mendukung kemampuan bank daerah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di daerah.

Dirut BPD Kompak Tolak 

Charlie mengatakan, para direktur utama BPD pada prinsipnya sepakat menyampaikan keberatan terhadap wacana pengalihan pembayaran gaji ASN ke bank Himbara.

“Jadi singkat cerita kami semua Dirut BPD protes terhadap wacana itu. Hentikan saja, tidak usah diteruskan,” tegasnya.

Ia menilai sistem pembayaran gaji ASN melalui BPD yang berjalan saat ini sudah cukup baik. Pemerintah, menurut Charlie, sebaiknya memikirkan persoalan lain daripada mengubah mekanisme yang selama ini telah berjalan.

“Sekarang sudah bagus, mau buat apa lagi. Mending pikir urusan yang lain saja,” pungkas Charlie. (rnc)