Muskot PBVSI Kota Kupang Masuk Ranah Hukum, Pengurus Definitif Lapor Polisi

Agustinus menegaskan persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai perebutan posisi ketua.

Baca Juga:Bupati Sabu Raijua Lepas 13 Atlet PASI ke Kejurda Atletik NTT 2026

“Ini bukan persoalan siapa yang ingin menjadi ketua. Yang kami persoalkan adalah tata kelola organisasi, kalau menggunakan nama PBVSI, maka harus ada dasar kewenangan, mekanisme dan legitimasi organisasi yang jelas,” tegasnya.

Menurut dia, PBVSI merupakan organisasi olahraga yang memiliki aturan serta struktur kepengurusan. Karena itu, setiap forum musyawarah dan keputusan organisasi harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya Tempuh Mekanisme Internal

Tim penasihat hukum menyebut laporan polisi tersebut tidak dibuat secara tiba-tiba.

Baca Juga:Turnamen Badminton Ende 2026 Resmi Dibuka, 41 Peserta se-Flores-Lembata Rebut Hadiah Rp30 Juta

Sebelum mengambil langkah hukum, pengurus PBVSI Kota Kupang telah berupaya menyelesaikan persoalan melalui mekanisme internal organisasi.

Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan menyampaikan surat peringatan kepada pihak-pihak terkait agar menghentikan tindakan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan organisasi.

Namun, karena persoalan tersebut belum memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diharapkan, pengurus kemudian memilih menempuh jalur hukum.

Baca Juga:Timnas Indonesia Hajar Timor Leste 3-0, Shayne Pattynama hingga Mitchell Baker jadi Penentu

“Jalur hukum ini merupakan langkah terakhir setelah mekanisme internal tidak memberikan penyelesaian. Kami ingin persoalan ini diuji secara objektif berdasarkan dokumen, aturan organisasi dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Andryan.

Muskot Resmi PBVSI Kota Kupang Ditunda

Di tengah persoalan tersebut, pengurus PBVSI Kota Kupang yang menyatakan diri sebagai kepengurusan sah sebelumnya telah menjadwalkan pelaksanaan Muskot resmi pada 8 Agustus 2026.