Komisi A DPRD Sumba Barat Fasilitasi Sengketa Tanah di Pahola, BPN Dijadwalkan Ukur Ulang

Situasi tersebut kemudian memicu miskomunikasi di lapangan hingga menimbulkan ketegangan antarpihak.

Baca Juga:Perempuan Disabilitas di Rote Diduga jadi Korban Kekerasan Seksual, Kasus Diminta Dilaporkan ke Polres

Namun, melalui RDP tersebut, kata Lazarus, para pihak telah menemukan jalan keluar dan sepakat mendukung proses pengukuran ulang yang akan dilakukan oleh BPN.

Pengukuran ulang dijadwalkan berlangsung pada 3 September 2026.

“Kami berharap pada tanggal 3 nanti akan ditindaklanjuti untuk melakukan pengukuran ulang,” ujarnya.

Baca Juga:104 Kuda di Sumba Tengah Jadi Sorotan, Umbu Rudi Kabunang Apresiasi Respons Cepat Polisi

Lazarus mengatakan, seluruh pihak yang hadir dalam RDP telah menyatakan komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pengukuran berlangsung.

Selain itu, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan dukungan kepada BPN agar menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional.

“Kami berharap pada pengukuran yang dilakukan oleh BPN nanti tidak menjadi masalah dan tidak terjadi tumpang tindih. Kalau terjadi tumpang tindih, tentu akan muncul masalah baru,” katanya.

Baca Juga:Tiga Anggota DPRD TTU Penuhi Panggilan Polda NTT, Diperiksa sebagai Tersangka

Ia menambahkan, proses pengukuran ulang tersebut direncanakan mendapat pendampingan dari Polres Sumba Barat guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Sementara itu, kuasa hukum Yanti Erlianti dari Kantor Hukum Markus & Partners, Markus Duka Baru, mengapresiasi Komisi A DPRD Sumba Barat yang telah membuka ruang RDP untuk membahas persoalan tersebut.