Kementerian UMKM Tegaskan KUR hingga Rp100 Juta tanpa Agunan Tambahan, Masyarakat Diminta Laporkan Penyimpangan

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sepanjang 2026 mencapai Rp290 triliun.

Baca Juga:Job Fair II 2026 dan Festival Bale Nagi di Flores Timur, Libatkan 40 Perusahaan Dalam dan Luar Negeri

Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan hingga 22 Juli 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp169 triliun kepada sekitar 2,65 juta debitur di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sekitar 1,1 juta debitur merupakan pelaku usaha yang baru pertama kali memperoleh akses pembiayaan formal.

Selain itu, sebanyak 511 ribu pelaku UMKM telah mengalami peningkatan kapasitas usaha atau naik kelas.

Baca Juga:Harga BBM Pertamina Resmi Turun Mulai Hari Ini, Pertamax dan Pertamax Turbo Lebih Murah

Penyaluran KUR juga semakin difokuskan pada sektor-sektor produktif, dengan sekitar 65 persen pembiayaan mengalir ke sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan sektor produktif lainnya. Sementara kualitas kredit tetap terjaga dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) sekitar 2 persen.

“Penyaluran KUR ke sektor produksi akan mendorong lahirnya usaha-usaha yang lebih produktif, meningkatkan kapasitas produksi, serta membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah,” tutur Riza.

Masyarakat Diminta Laporkan Dugaan Penyimpangan

Untuk menjaga transparansi dan integritas program KUR, Kementerian UMKM mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan, termasuk permintaan agunan tambahan, pungutan liar, maupun praktik percaloan.

Baca Juga:The Fed Tahan Suku Bunga, Harga Bitcoin Bertahan di Rp1,17 Miliar, Investor Diminta Tetap Disiplin