Dugaan Nepotisme Warnai Penyaluran Bantuan Rumah MBR di Manggarai Timur, Warga Minta DPMD Turun Tangan

Borong, RakyatNTT.ID – Penyaluran bantuan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Ngampang Mas, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, menjadi sorotan publik.

Baca Juga:KM Rengganis Mati Mesin di Perairan Pulau Pemana, Basarnas Maumere Selamatkan 7 Penumpang

Sejumlah warga menuding proses penetapan penerima bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut tidak transparan dan diduga sarat praktik nepotisme serta diskriminasi politik.

Keluhan itu disampaikan warga kepada media ini pada Kamis, 30 Juli 2026. Mereka mengaku kecewa karena mayoritas penerima bantuan disebut berasal dari kalangan perangkat desa maupun keluarga dekat mereka.

Warga Sebut Penerima Lama Kembali Mendapat Bantuan

Selain dugaan keberpihakan kepada orang-orang tertentu, warga juga menemukan adanya nama penerima yang sebelumnya telah memperoleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2016.

Baca Juga:Krisis Air Bersih Puluhan Tahun Berakhir, Gotong Royong Warga dan Legislator Perindo Alirkan Air ke Dusun Rotat Sikka

Menurut warga, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai validitas data penerima bantuan. Di sisi lain, masih banyak warga yang memiliki rumah tidak layak huni justru tidak masuk dalam daftar penerima.

Warga bahkan menduga ada unsur kepentingan politik dalam proses seleksi. Mereka menilai beberapa warga yang tidak memberikan dukungan kepada kepala desa saat pemilihan tidak diakomodasi sebagai penerima bantuan, meski kondisi rumah mereka dinilai lebih memprihatinkan.

Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai Timur segera melakukan verifikasi dan peninjauan langsung di lapangan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.

Baca Juga:Tokoh Masyarakat di Ende Ingatkan Bahaya Hoaks, Ajak Warga Jaga Kedamaian

Kepala Desa Bantah Terlibat Penentuan Penerima

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Desa Ngampang Mas, Ansi Weja membantah terlibat dalam penentuan daftar penerima bantuan.

Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, ia menegaskan bahwa pemerintah desa tidak memiliki kewenangan menentukan nama-nama penerima program tersebut.

“Bantuan rumah layak huni namanya dari provinsi, bukan dari desa yang mengeluarkan namanya. Saya pribadi tidak tahu nama-nama penerima tersebut, timnya langsung turun ke lokasi,” ujarnya.

Baca Juga:Tokoh Masyarakat di Ende Ingatkan Bahaya Hoaks, Ajak Warga Jaga Kedamaian

Ia juga mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai mekanisme maupun kriteria penetapan penerima bantuan tersebut karena prosesnya ditangani oleh tim yang datang langsung ke lapangan.

Ketua BPD Belum Berikan Tanggapan

Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngampang Mas hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan terkait tudingan warga mengenai dugaan nepotisme dan diskriminasi dalam penyaluran bantuan perumahan tersebut.

Masyarakat berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh agar program bantuan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah benar-benar diberikan kepada warga yang paling membutuhkan, sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. (rnc)