“Berbagai pandangan, masukan, koreksi, dan rekomendasi yang disampaikan merupakan wujud komitmen bersama untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Krisman.

Bupati sabu raijua
Baca Juga:Bupati Sabu Raijua Hadang Penebangan Hutan di Eilogo, Tegaskan Tak Akan Tinggal Diam

Ia menegaskan, penetapan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan merupakan akhir dari proses pengelolaan keuangan daerah.

Sebaliknya, penetapan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Iklan

Bupati Minta Target PAD Dievaluasi Total

Salah satu instruksi utama Bupati adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga:BMKG Ingatkan Gelombang hingga 6 Meter, Perairan Selatan NTT Masuk Wilayah Waspada

Krisman menaruh perhatian serius terhadap realisasi PAD yang belum mencapai target. Karena itu, OPD pengelola pendapatan diminta mengevaluasi kembali seluruh target yang telah ditetapkan.

Target PAD ke depan harus disusun secara rasional, terukur, dan berdasarkan potensi riil daerah.

Selain pendapatan, Bupati juga meminta OPD yang memiliki realisasi belanja di bawah 80 persen segera melakukan pembenahan, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

racun
Baca Juga:Siswi SMA di TTS Tewas Diduga Minum Racun Serangga, Polisi Lakukan Olah TKP