BEM Nusantara NTT Tolak Adat Dijadikan Alat Legitimasi Politik, Soroti Wacana Gelar ‘Raja Timur’ untuk Jokowi

Ia menilai masyarakat NTT perlu mampu membedakan antara penghormatan terhadap budaya dengan pemanfaatan budaya sebagai alat untuk memperoleh keuntungan politik.

Baca Juga:Dies Natalis ke-64, Rektor Undana: Perbedaan Harus Jadi Kekuatan untuk Beri Dampak Nyata

Simbol Adat Jangan Menjadi Properti Politik

Menurut Andhy, ketika simbol-simbol adat mulai digunakan sebagai instrumen legitimasi politik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah gelar kehormatan, melainkan martabat seluruh masyarakat adat.

“Ketika simbol adat mulai dipakai sebagai instrumen legitimasi politik, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah gelar, melainkan marwah seluruh masyarakat adat. Jangan jadikan budaya sebagai properti politik yang dapat digunakan sesuai kepentingan elite,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa nilai-nilai adat memiliki makna yang sakral dan harus dijaga agar tetap berada di tangan masyarakat adat, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat.

Baca Juga:Pameran Pembangunan NTT 2026 Himpun Donasi Rp1,5 Miliar untuk Korban Gempa Flores

Masyarakat Lebih Membutuhkan Kesejahteraan

Dalam pernyataannya, Andhy juga menegaskan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur saat ini lebih membutuhkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar dibandingkan seremoni politik yang mengatasnamakan budaya.

Menurutnya, penghormatan terhadap budaya semestinya diwujudkan melalui keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat.